Analisis Kebijakan Pemangku Kepentingan Pendidikan Islam terhadap Kesesuaian Penggunaan Media Pembelajaran di Era Disrupsi Digital

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran, formulasi, dan efektivitas kebijakan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan Islam terhadap kesesuaian penggunaan media pembelajaran di institusi madrasah maupun sekolah Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan, kajian ini membedah bagaimana hierarki pemangku kepentingan—mulai dari Kementerian Agama, yayasan penyelenggara, kepala madrasah, hingga komite sekolah—merumuskan regulasi terkait adopsi teknologi pendidikan. Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa media pembelajaran di era digital tidak bersifat bebas nilai (value-free). Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas, penggunaan media digital yang masif berpotensi membawa infiltrasi nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan epistemologi pendidikan Islam. Oleh karena itu, kebijakan pemangku kepentingan terbukti sangat krusial dalam menentukan tiga aspek utama: alokasi anggaran pengadaan media (infrastruktur), peningkatan literasi digital pendidik (capacity building), dan standardisasi etika (filtering) konten media agar selaras dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa kesesuaian media pembelajaran mutlak membutuhkan orkestrasi kebijakan yang adaptif namun berprinsip kokoh, guna memastikan teknologi berfungsi sebagai katalisator pencapaian visi pendidikan Islam, bukan sebagai agen destruktif moral peserta didik.