Analisis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kata Kunci:
BPHTB, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, perpajakan daerah, pembangunan daerahAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, BPHTB memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden yang terdiri atas wajib pajak, pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan praktisi perpajakan. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,4%.
Referensi
Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Waluyo. (2023). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Pohan, C. A. (2023). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
Suandy, E. (2023). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perpajakan Daerah Indonesia, 15(2), 145–173.
Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). The Role of BPHTB in Strengthening Local Revenue. International Journal of Public Finance, 12(1), 88–118.
Nasution, H., & Lubis, F. (2024). Efektivitas Pemungutan BPHTB terhadap Peningkatan PAD. Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah, 10(2), 201–229.
Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Analisis Pajak Daerah dalam Mendukung Kemandirian Fiskal. Jurnal Keuangan Publik Indonesia, 9(1), 120–149.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Laporan Kinerja Pendapatan Daerah Indonesia.
